Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait temuan 134 pegawai IRS yang memiliki saham di 280 perusahaan.
“Mungkin besok (Menteri Keuangan sudah menginformasikan). Orang sudah punya keunggulan,” kata Pahala Nainggolan, Deputi Direktur Pencegahan dan Pengendalian KPK, yang ditemui di Kantor Kementerian Babinas di Jakarta, Kamis (3 September 2023).
Menurutnya, sebenarnya tidak ada aturan yang melarang pejabat pajak untuk memiliki saham.
Namun, peraturan pemerintah (PP) lainnya menyatakan bahwa tidak etis bagi pejabat pajak untuk memiliki saham.
“Itu bukan moral,” katanya, “di PP tahun 80-an, bisnis dilarang, tapi di PP berikutnya, tidak ada aturan yang jelas. Mereka hanya meminta Anda untuk memilih kegiatan yang etis.”
Diakui Pahala, selama ini belum ada aturan yang melarang aparat pajak memiliki saham.
Dia berkata “Jangan sekarang”.
Sebelumnya, Pahala mengatakan, temuan itu berdasarkan analisis database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
kata Pahala Nainggolan di kantornya di Jakarta Selatan, Rabu (3/8/2023). ”
Pahala mengatakan, informasi kepemilikan saham oleh pejabat negara yang tercatat di LHKPN masih terbatas.
Dalam arti tertentu, laporan kekayaan tahunan hanya mencatat nilai saham.
Namun, aset, pendapatan, dan kewajiban perusahaan terkait tidak dirinci dalam LHKPN.
Mengenai temuan 134 pejabat pajak itu, Pahala mengatakan, bukan berarti pejabat negara tidak boleh memiliki saham.
Ia melanjutkan, ini adalah peraturan pemerintah (PP) No. 2010. Dikatakan diterima melalui 53.
PP No 53 UU Disiplin Pegawai Negeri Tahun 2010.
Pejabat harus mematuhi tugasnya dan menghindari larangan yang diatur dalam undang-undang dan/atau peraturan resmi yang dapat mengakibatkan sanksi disipliner atas ketidakpatuhan atau pelanggaran.
“Jadi bisa dilihat sebenarnya bukan dilarang karena dilarang oleh PP No. 30 Tahun 80, tapi PP No. 2010 itu harus etis dan tidak ada kaitannya dengan bisnis ” “.
Selain itu, kata Pahala, KPK masih melacak 280 perusahaan.
Jangan biarkan perusahaan Anda menjadi milik penasihat pajak.
“Khusus untuk data ini, jika perusahaan itu adalah akuntan pajak, maka akan terlihat 280 perusahaan yang berisiko,” ujarnya.
“Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya porsi penasehat pajak. Itu yang kita lihat, jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN. Itu juga akan kita sampaikan ke Departemen Perbendaharaan untuk dilihat ke dalam 134 kasus ini. Kami juga akan melihat profil dan kekayaan orang. Lihat.” “. Bahala menambahkan.
Sesuai namanya, bagaimanapun, Pahala mengatakan perusahaan berasal dari berbagai faktor, salah satunya adalah katering.
“Risiko bukan berarti kalau suatu perusahaan konsultan atau penasehat pajak, orang lain tidak berisiko, merekalah yang berisiko, tapi itulah risiko terbesar,” ujar Pahala.
“Apa risiko petugas pajak tentang cara ini? Dia terikat dengan pembayar pajak dan risiko korupsi, dia menerima sesuatu dengan kekuasaannya, dia memiliki kekuasaan dan tempat. Mengapa mempertaruhkan pabrik petugas pajak? Karena Dengan kekuatannya dia bisa menerima sesuatu”.